Islam, Ahok dan Jakarta Unfair
Saturday, October 22, 2016
Add Comment
“...Itu sangat membekas diingatan saya bahwa yang namanya tergusur itu sangat sakit sekali, sangat sakit sekali.” (Joko Widodo)
“Jakarta baru yang modern tertata rapih tapi manusiawi, karena Jakarta baru yang dibangun adalah manusianya.” (Basuki Tjahaya Purnama)
Kata-kata di atas adalah cuplikan trailer film Dokumenter Jakarta Unfair produksi Watchdoc Documentary. Saya kira perdebatan Ahok terkait narasi ‘politisasi ayat’ akan menenggelamkan kita dalam kubangan diskriminasi yang semakin absurt—artinya ini akan menguras kedua belah pihak, dan melupakan persoalan substansi keadilan bagi kaum miskin yang telah digusur. Sebagai minoritas yang selalu disematkan kepada Ahok, hal tersebut telah menjadi alat yang cukup apik untuk mereproduksi wacana peminggiran hak-hak politik Ahok sebagai seorang pemimpin. Publik tahu betul, bahwa di sisi lain Ahok juga bekerja dengan lebih baik dalam membangun Jakarta. Untuk itulah sangat tepat kalangan partai juga mencarikan tokoh yang sepadan untuk melawan Ahok, bukan tokoh yang hanya bermodal emosi untuk menumbangkan Ahok. Pertanyaan kemudian apakah semua kebijakan Ahok manusiawi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hendak dijawab dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Kita harus memandang Ahok sebagai kemajuan bagi ke-Indonesiaan kita yang plural, toleran, dan demokratis. Namun disemua itu, hal terpenting adalah kebijakan yang dibangun harus adil bagi rakyat banyak.
Sejak reformasi digulirkan, kalangan Islam seharusnya lebih pandai menyikapi isu-isu perbedaan agama, etnis dan keragaman lainnya. Umat Islam sebagai entitas mayoritas jangan sampai menjadi pemicu kekerasan struktural. Kita juga harus menghindari statement naif dan menganggap Ahok sebagai warga kelas dua—peranakan, yang menurut sebagain ‘kalangan’, peranakan tidak layak menjadi pemimpin untuk sebuah negeri yang mayoritas adalah muslim. Cara menanggapi isu-isu yang mampir di telinga kalangan Islam inilah, yang menguji sampai dimana, Islam menjadi penentu bagi keberlangsungan ke-Indonesiaan kita yang lama dikooptasi oleh pemikiran orde baru—terutama diskriminasinya kepada etnis Tionghoa dalam hak politik.
Saya kira kalangan Islam juga harus mengembalikan semangat progresifnya untuk bergerak membangun aliansi kritis ilmiah, terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat bahkan merusak hajat hidup orang banyak. Islam sebagai agama sekaligus tata nilai seharusnya punya narasi-narasi kritis dan gerakan sosial yang menganjurkan sikap demokratis dan egaliter. Mengkritik Ahok misalnya dalam reproduksi ‘al-Maidah 51’ jangan sampai menjadi barisan latah sebagaimana terjadi di akar rumput dan sifanya menyulut emosi ke-Islaman, yang menggerus dakwah tauhid yang selama ini menjadi tujuan Islam. Islam sebagai norma hidup, tentu memiliki cara-cara yang arif misal dalam surat Al-Fushilat: 41 menyatakan,“tolaklah kejahatan dengan kebaikan.”
Penulis bukan bermaksud memaksakan paradigma ini kepada semua golongan yang akhir-akhir ini merasa sakit hati dengan lidah Ahok. Kita juga menyayangkan hal-hal dimana Ahok menggunakan uang negara dalam kunjungannya ke Pulau Seribu, tapi untuk membahas hal-hal yang sensitif bagi umat Islam yang mayoritas tidak menyukai sikapnya sejak awal. Lalu bagaimana kalangan Islam seharusnya mengambil hal sebagai sikap kolektif kedewasaannya berdemokrasi? Ring demokrasi ini harus digunakan sebaik mungkin dan secerdas mungkin bagi kalangan Islam yang akan melawan Ahok dengan cara-cara arif.
Dalam situasi kepemimpinan Ahok melanjutkan kebijakan Jokowi, Ahok terbukti melakukan kerja-kerja konkrit. Misalnya, pasukan kuning yang bergaji 3,1 juta dan siap bertempur siang malam untuk membersihkan sampah Jakarta. Sebagai kalangan mayoritas, umat Islam dapat saling membantu dengan membangun dakwah Lingkungan terkait dengan himbauan-himbauan kepada jamaah seantero Jakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ceruk gerakan Islam, dapat meningkatkan gagasan kota hijau mulai dari pengelolaan sampah yang selama ini masih minim dilakukan. Ahok sudah mulai membersihkan sampah dengan pasukan orange-nya, kalangan Islam harusnya juga melakukan gerakan konkrit ke arah yang lebih baik. Selain itu transparansi anggaran, pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan jelas menjadi pekerjaan rumah bagi semua warga Jakarta dalam mengawasi kinerja pemimpinnya.
Kritik Islam dan Penggusuran
Kalangan kaum miskin kota punya banyak cerita terkait persoalan penggusuran yang mereka alami. Dimanakah kaum agamawan seperti PBNU dan PP Muhammadiyah? Praktik penggusuran wilayah Bukit Duri yang masih dalam proses hukum telah menampar keadilan, yang seharusnya ‘keadilan’ itu diperjuangan oleh pemeluk Islam. Kenapa kritik keras dari kalangan Islam tidak muncul pada isu-isu keadilan ekonomi di wilayah ini? Kenapa ‘solidaritas latah’ mengalir saat situasi ‘ayat’ menjadi komoditas baik kelompok pro atau kontra Ahok, tapi tidak terjadi saat penggusuran terjadi? Bukankah penggusuran ini yang menciderai hak-hak kemanusiaan dalam nilai-nilai Islam yang seharusnya tegas membela mereka para kaum mustad’afin? Ada apa dengan kalangan Islam yang hampir tiarap bahkan tidak ikut andil mendukung Romo Sandyawan Sumardi dalam mempertahankan entitas masyarakat Bukit Duri yang mengalami penggusuran? Romo Sandy adalah segelintir agamawan yang juga keras melawan Ahok, namun dia memberi teladan “melawan tanpa kekerasan.” Saya kira bukan hanya hal tersebut, di konflik lokal juga demikian, di Urut Sewu Kebumen, di Moro-Moro Mesuji Lampung, Di Pati Kendeng Jawa Tengah, di Papua dan daerah lainnya. Kalangan elit agamawan kita mayoritas absen membela mereka yang berhadapan dengan bedil militer dan korporasi perusak alam.
Jika Ahok salah menafsirkan ayat Al-Maidah 51, hal itu sesuatu yang tidak mengherankan. Tapi ketika kita semua tidak memberikan empati publik, dan diam atas penggusuran, bukankah kita juga menciderai semangat surat Al-Maun? Kalangan Islam harus bangkit dalam kontekstual ayat untuk melakukan pembelaan kepada mereka yang lemah. Perjuangan ini lebih dibutuhkan dari pada mendebatkan soal ‘politisasi ayat’ terkait pemimpin Nasrani dan Yahudi dimana itu hanya bisa dipahami oleh mereka yang jelas mengimaninya. Kenapa demikian? Karena bagi mereka yang meyakini Islam sebagai agama, dan al-Quran sebagai kitab petunjuk tidak perlu menggarami “iman” entitas muslim yang jelas se-frekuensi. Dalam hal membela kaum lemah, surat al-Maun jelas lebih kontekstual untuk Ahok,”Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.” Bukankah penggusuran yang dilakukan Ahok lebih dari hardikan? Berapa banyak orang miskin dan anak yatim yang hilang haknya di Bukit Duri?
Sayangnya hal ini luput dari para pemimpin Muslim di negeri ini. Mereka ikut tersulut seperti buih, dimana wacana ‘politisasi ayat’ menjadi bola liar untuk ditanggapi. Publik juga tahu yang selama ini berdebat antara pro dan kontra sudah punya pilihan masing-masing dan tidak akan berpengaruh pada pilihannya. Hal ini sama saja meneruskan perdebatan-perdebatan yang tidak substansi yang diwariskan Pemilu Presiden 2014. Bukankah ini semakin menjauhkan kita semua dari narasi besar yang seharunya dipraktikan kalangan politisi muslim sebagai bentuk ‘festival gagasan’ atau ‘pertarungan ide’?
Ahok sangat mungkin bisa dikalahkan, jika perlawanan kaum muslim demokratis melampaui nalar alam pikirannya hari ini. Kepemimpinan sejatinya dibangun untuk kemaslahatan orang banyak. Pembangunan yang bertumpu pada elit dan meminggirkan orang miskin harus dilawan dengan argumen-argumen yang ilmiah. Sayangnya kalangan politisi muslim negeri ini tidak membangun gerakan ini sejak awal. Mereka—politisi Islam—seolah menikmati dengan senyum puas saat umat ini tersulut akibat konflik etnis atau agama. Di satu sisi media juga telah menelikung demokrasi dipersimpangan modal. Kasus ‘reklamasi’ bukan hanya memakan korban dengan menggeser Menteri yang tidak pro terhadap kebijakan tersebut. Namun reklamasi sedang membangun jurang bagi warga Indonesia mayoritas yang sangat mustahil bisa membeli apartemen dengan harga para kaum borjuis itu. Kerusakan lingkungan, penggusuran kaum miskin kota, bukan hanya ketidakadilan itu sendiri. Dari semua itu kita perlu curiga bahwa ada skenario besar. Bahwa negeri ini, pelan-pelan namun pasti, dengan segenap elit dan agamawannya, telah ikut andil menarik diri dari kata “keadilan.” Saya kira umat Islam harus bangkit bukan dari emosi tapi dari kesadaran, kepada kaum muslim! di masjid-masjid Jakarta! putarlah film “Jakarta Unfair!”
Dharma Setyawan (Peneliti Sai Wawai Institute)
“Jakarta baru yang modern tertata rapih tapi manusiawi, karena Jakarta baru yang dibangun adalah manusianya.” (Basuki Tjahaya Purnama)
Kata-kata di atas adalah cuplikan trailer film Dokumenter Jakarta Unfair produksi Watchdoc Documentary. Saya kira perdebatan Ahok terkait narasi ‘politisasi ayat’ akan menenggelamkan kita dalam kubangan diskriminasi yang semakin absurt—artinya ini akan menguras kedua belah pihak, dan melupakan persoalan substansi keadilan bagi kaum miskin yang telah digusur. Sebagai minoritas yang selalu disematkan kepada Ahok, hal tersebut telah menjadi alat yang cukup apik untuk mereproduksi wacana peminggiran hak-hak politik Ahok sebagai seorang pemimpin. Publik tahu betul, bahwa di sisi lain Ahok juga bekerja dengan lebih baik dalam membangun Jakarta. Untuk itulah sangat tepat kalangan partai juga mencarikan tokoh yang sepadan untuk melawan Ahok, bukan tokoh yang hanya bermodal emosi untuk menumbangkan Ahok. Pertanyaan kemudian apakah semua kebijakan Ahok manusiawi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hendak dijawab dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Kita harus memandang Ahok sebagai kemajuan bagi ke-Indonesiaan kita yang plural, toleran, dan demokratis. Namun disemua itu, hal terpenting adalah kebijakan yang dibangun harus adil bagi rakyat banyak.
Sejak reformasi digulirkan, kalangan Islam seharusnya lebih pandai menyikapi isu-isu perbedaan agama, etnis dan keragaman lainnya. Umat Islam sebagai entitas mayoritas jangan sampai menjadi pemicu kekerasan struktural. Kita juga harus menghindari statement naif dan menganggap Ahok sebagai warga kelas dua—peranakan, yang menurut sebagain ‘kalangan’, peranakan tidak layak menjadi pemimpin untuk sebuah negeri yang mayoritas adalah muslim. Cara menanggapi isu-isu yang mampir di telinga kalangan Islam inilah, yang menguji sampai dimana, Islam menjadi penentu bagi keberlangsungan ke-Indonesiaan kita yang lama dikooptasi oleh pemikiran orde baru—terutama diskriminasinya kepada etnis Tionghoa dalam hak politik.
Saya kira kalangan Islam juga harus mengembalikan semangat progresifnya untuk bergerak membangun aliansi kritis ilmiah, terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat bahkan merusak hajat hidup orang banyak. Islam sebagai agama sekaligus tata nilai seharusnya punya narasi-narasi kritis dan gerakan sosial yang menganjurkan sikap demokratis dan egaliter. Mengkritik Ahok misalnya dalam reproduksi ‘al-Maidah 51’ jangan sampai menjadi barisan latah sebagaimana terjadi di akar rumput dan sifanya menyulut emosi ke-Islaman, yang menggerus dakwah tauhid yang selama ini menjadi tujuan Islam. Islam sebagai norma hidup, tentu memiliki cara-cara yang arif misal dalam surat Al-Fushilat: 41 menyatakan,“tolaklah kejahatan dengan kebaikan.”
Penulis bukan bermaksud memaksakan paradigma ini kepada semua golongan yang akhir-akhir ini merasa sakit hati dengan lidah Ahok. Kita juga menyayangkan hal-hal dimana Ahok menggunakan uang negara dalam kunjungannya ke Pulau Seribu, tapi untuk membahas hal-hal yang sensitif bagi umat Islam yang mayoritas tidak menyukai sikapnya sejak awal. Lalu bagaimana kalangan Islam seharusnya mengambil hal sebagai sikap kolektif kedewasaannya berdemokrasi? Ring demokrasi ini harus digunakan sebaik mungkin dan secerdas mungkin bagi kalangan Islam yang akan melawan Ahok dengan cara-cara arif.
Dalam situasi kepemimpinan Ahok melanjutkan kebijakan Jokowi, Ahok terbukti melakukan kerja-kerja konkrit. Misalnya, pasukan kuning yang bergaji 3,1 juta dan siap bertempur siang malam untuk membersihkan sampah Jakarta. Sebagai kalangan mayoritas, umat Islam dapat saling membantu dengan membangun dakwah Lingkungan terkait dengan himbauan-himbauan kepada jamaah seantero Jakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ceruk gerakan Islam, dapat meningkatkan gagasan kota hijau mulai dari pengelolaan sampah yang selama ini masih minim dilakukan. Ahok sudah mulai membersihkan sampah dengan pasukan orange-nya, kalangan Islam harusnya juga melakukan gerakan konkrit ke arah yang lebih baik. Selain itu transparansi anggaran, pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan jelas menjadi pekerjaan rumah bagi semua warga Jakarta dalam mengawasi kinerja pemimpinnya.
Kritik Islam dan Penggusuran
Kalangan kaum miskin kota punya banyak cerita terkait persoalan penggusuran yang mereka alami. Dimanakah kaum agamawan seperti PBNU dan PP Muhammadiyah? Praktik penggusuran wilayah Bukit Duri yang masih dalam proses hukum telah menampar keadilan, yang seharusnya ‘keadilan’ itu diperjuangan oleh pemeluk Islam. Kenapa kritik keras dari kalangan Islam tidak muncul pada isu-isu keadilan ekonomi di wilayah ini? Kenapa ‘solidaritas latah’ mengalir saat situasi ‘ayat’ menjadi komoditas baik kelompok pro atau kontra Ahok, tapi tidak terjadi saat penggusuran terjadi? Bukankah penggusuran ini yang menciderai hak-hak kemanusiaan dalam nilai-nilai Islam yang seharusnya tegas membela mereka para kaum mustad’afin? Ada apa dengan kalangan Islam yang hampir tiarap bahkan tidak ikut andil mendukung Romo Sandyawan Sumardi dalam mempertahankan entitas masyarakat Bukit Duri yang mengalami penggusuran? Romo Sandy adalah segelintir agamawan yang juga keras melawan Ahok, namun dia memberi teladan “melawan tanpa kekerasan.” Saya kira bukan hanya hal tersebut, di konflik lokal juga demikian, di Urut Sewu Kebumen, di Moro-Moro Mesuji Lampung, Di Pati Kendeng Jawa Tengah, di Papua dan daerah lainnya. Kalangan elit agamawan kita mayoritas absen membela mereka yang berhadapan dengan bedil militer dan korporasi perusak alam.
Jika Ahok salah menafsirkan ayat Al-Maidah 51, hal itu sesuatu yang tidak mengherankan. Tapi ketika kita semua tidak memberikan empati publik, dan diam atas penggusuran, bukankah kita juga menciderai semangat surat Al-Maun? Kalangan Islam harus bangkit dalam kontekstual ayat untuk melakukan pembelaan kepada mereka yang lemah. Perjuangan ini lebih dibutuhkan dari pada mendebatkan soal ‘politisasi ayat’ terkait pemimpin Nasrani dan Yahudi dimana itu hanya bisa dipahami oleh mereka yang jelas mengimaninya. Kenapa demikian? Karena bagi mereka yang meyakini Islam sebagai agama, dan al-Quran sebagai kitab petunjuk tidak perlu menggarami “iman” entitas muslim yang jelas se-frekuensi. Dalam hal membela kaum lemah, surat al-Maun jelas lebih kontekstual untuk Ahok,”Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.” Bukankah penggusuran yang dilakukan Ahok lebih dari hardikan? Berapa banyak orang miskin dan anak yatim yang hilang haknya di Bukit Duri?
Sayangnya hal ini luput dari para pemimpin Muslim di negeri ini. Mereka ikut tersulut seperti buih, dimana wacana ‘politisasi ayat’ menjadi bola liar untuk ditanggapi. Publik juga tahu yang selama ini berdebat antara pro dan kontra sudah punya pilihan masing-masing dan tidak akan berpengaruh pada pilihannya. Hal ini sama saja meneruskan perdebatan-perdebatan yang tidak substansi yang diwariskan Pemilu Presiden 2014. Bukankah ini semakin menjauhkan kita semua dari narasi besar yang seharunya dipraktikan kalangan politisi muslim sebagai bentuk ‘festival gagasan’ atau ‘pertarungan ide’?
Ahok sangat mungkin bisa dikalahkan, jika perlawanan kaum muslim demokratis melampaui nalar alam pikirannya hari ini. Kepemimpinan sejatinya dibangun untuk kemaslahatan orang banyak. Pembangunan yang bertumpu pada elit dan meminggirkan orang miskin harus dilawan dengan argumen-argumen yang ilmiah. Sayangnya kalangan politisi muslim negeri ini tidak membangun gerakan ini sejak awal. Mereka—politisi Islam—seolah menikmati dengan senyum puas saat umat ini tersulut akibat konflik etnis atau agama. Di satu sisi media juga telah menelikung demokrasi dipersimpangan modal. Kasus ‘reklamasi’ bukan hanya memakan korban dengan menggeser Menteri yang tidak pro terhadap kebijakan tersebut. Namun reklamasi sedang membangun jurang bagi warga Indonesia mayoritas yang sangat mustahil bisa membeli apartemen dengan harga para kaum borjuis itu. Kerusakan lingkungan, penggusuran kaum miskin kota, bukan hanya ketidakadilan itu sendiri. Dari semua itu kita perlu curiga bahwa ada skenario besar. Bahwa negeri ini, pelan-pelan namun pasti, dengan segenap elit dan agamawannya, telah ikut andil menarik diri dari kata “keadilan.” Saya kira umat Islam harus bangkit bukan dari emosi tapi dari kesadaran, kepada kaum muslim! di masjid-masjid Jakarta! putarlah film “Jakarta Unfair!”
Dharma Setyawan (Peneliti Sai Wawai Institute)
0 Response to "Islam, Ahok dan Jakarta Unfair"
Post a Comment