Usai Satu Dekade Pramoedya Ananta Toer
Sunday, May 1, 2016
Add Comment
Mengenangkan seorang manusia bernama Pramoedya Ananta Toer adalah menggambarkan selukbeluk pergulatan masyarakat yang berjuang mencapai keadilan. Mengingat Pram adalah menaati orang Indonesia yang bermartabat. Sosoknya adalah mata air inspirasi bagi orang-orang yang nuraninya terusik. Jika Bung Karno diibaratkan bagaikan potongan kayu bakar yang terbesar gelondongannya yang sudah membakar apinya nasionalisme Indonesia - pinjam istilah Mahbub Djunaedi- maka tak salah rasanya jika menyebut bung Pram adalah arus utama karya kemanusiaan terbesar sejarah negeri.
Tapi, bangsa - lebih tepatnya elite bangsa - ini masih setengah hati. Membahas Pramoedya seumpama mendedahkan Amerika kini. Mengapa? Ia ditolak penguasa, namun karyanya inspirasi orang muda. Amerika dibenci sebagian negara di dunia, namun peran sentralnya tak dapat diabaikan. Negara via aparatusnya membencinya, tapi pemuda yang tahu benar akan tujuan hidup merindukannya. Seperti itulah kisah Pramoedya.
Sastrawan terbesar Indonesia ini sudah mengultimatum sesiapa saja yang berkhianat di antara idealita dan realita. Seharusnya dan senyatanya. "Seorang terpelajar harus berlaku adil sudah sejak dalam pikiran," tulis Pramoedya yang menyeru agar kaum intelektual/terpelajar itu tidak berkhianat (anak ruhani Bumi Manusia). Dan adil itu bukan dimulai dari perbuatan/aksi yang dilakukan, bahkan dari pikiran. Ya, PIKIRAN, saudaraku!
Bagaimana harus memaknainya? Berpulang pada masing-masing orang. Reflektif. Yang pasti, betapa payahnya merealisasikan ihwal adil itu sejak dalam pikiran pula. Bah, ternyata orang yang berpendidikan semakin tinggi dan terpelajar itu harus mendisiplinkan diri sejak dalam pikiran!
Tidak berhenti pada pikiran saja, Pramoedya melanjutkan dengan: Apalagi dalam perbuatan. Semua bermula dari pikiran dan perbuatan haruslah menjadi cerminan apa yang ada dalam pikiran. Jadi, seorang yang terpejar itu mesti mengonsep keadilan dari pikiran dahulu. Jika pikiran sudah adil, maka harus diejawantahkan dalam perbuatan.
Adakah orang yang macam itu? Ada, tapi jarang-untuk tidak mengatakan- langka. Kondisi ini alpa dari bangsa ini setelah satu dekade Pramoedya meninggalkan negeri yang akan selalu dicintainya. Laku selaras antara pikiran dan perbuatan itu sangat minim. Keteladanan menjadi barang mahal di negeri ini.
Semuanya berlomba menangguk kepentingan pribadi/kelompoknya semata. Integritas diabaikan. Keadilan sesama manusia dibuang jauh-jauh.
Ketidakadilan yang hadir dan menjadi viral di media sosial seolah menegaskan keadilan memudar di bumi manusia. Sesuatu yang terus-menerus diperjuangkan seumur hidupnya yakni keadilan sesama manusia itu seolah nihil.
Apa yang bisa dipetik dari sepuluh tahun Pramoedya meninggalkan bangsa ini?
Menurut hemat saya, kebenaran dan keadilan kini tidak universal lagi. Kini, kebenaran dan keadilan punya versinya masing-masing. Keadilan dan kebenaran dipandang sepihak. Negara hingga setengah abad lebih pun dari peristiwa Gestapu masih gagap menuntaskan persolan 1965 yang mengemuka. Ada apa ini?
Membalas esais, jurnalis cum penyair terkemuka negeri Goenawan Mohamad, Pramoedya sebenarnya sudah mewanti-wanti untuk tidak berbasa-basi. Esai "Maaf" Goenawan yang sempat menjadi viral beberapa hari lalu itu menegaskan kegagapan negara terhadap korban 1965. Padahal, Pramoedya sudah menegaskan jawaban atas tulisan Goenawan Mohamad yang berjudul “Surat Terbuka untuk Pramoedya Ananta Toer” yang dimuat di Majalah Tempo 3-9 April 2000.
Pramoedya menegaskan yang dibutuhkan dalam menuntaskan kasus 1965 adalah tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Penderitaan korban 1965(kami, kata Pramoedya) adalah urusan negara. Konstitusi hingga kini tidak bertaji dihadapan para korban 1965. Sampai kapan hal ini akan diakhiri? Entahlah...
Penulis : Wandi Barboy Silaban (Jurnalis)
Tapi, bangsa - lebih tepatnya elite bangsa - ini masih setengah hati. Membahas Pramoedya seumpama mendedahkan Amerika kini. Mengapa? Ia ditolak penguasa, namun karyanya inspirasi orang muda. Amerika dibenci sebagian negara di dunia, namun peran sentralnya tak dapat diabaikan. Negara via aparatusnya membencinya, tapi pemuda yang tahu benar akan tujuan hidup merindukannya. Seperti itulah kisah Pramoedya.
Sastrawan terbesar Indonesia ini sudah mengultimatum sesiapa saja yang berkhianat di antara idealita dan realita. Seharusnya dan senyatanya. "Seorang terpelajar harus berlaku adil sudah sejak dalam pikiran," tulis Pramoedya yang menyeru agar kaum intelektual/terpelajar itu tidak berkhianat (anak ruhani Bumi Manusia). Dan adil itu bukan dimulai dari perbuatan/aksi yang dilakukan, bahkan dari pikiran. Ya, PIKIRAN, saudaraku!
Bagaimana harus memaknainya? Berpulang pada masing-masing orang. Reflektif. Yang pasti, betapa payahnya merealisasikan ihwal adil itu sejak dalam pikiran pula. Bah, ternyata orang yang berpendidikan semakin tinggi dan terpelajar itu harus mendisiplinkan diri sejak dalam pikiran!
Tidak berhenti pada pikiran saja, Pramoedya melanjutkan dengan: Apalagi dalam perbuatan. Semua bermula dari pikiran dan perbuatan haruslah menjadi cerminan apa yang ada dalam pikiran. Jadi, seorang yang terpejar itu mesti mengonsep keadilan dari pikiran dahulu. Jika pikiran sudah adil, maka harus diejawantahkan dalam perbuatan.
Adakah orang yang macam itu? Ada, tapi jarang-untuk tidak mengatakan- langka. Kondisi ini alpa dari bangsa ini setelah satu dekade Pramoedya meninggalkan negeri yang akan selalu dicintainya. Laku selaras antara pikiran dan perbuatan itu sangat minim. Keteladanan menjadi barang mahal di negeri ini.
Semuanya berlomba menangguk kepentingan pribadi/kelompoknya semata. Integritas diabaikan. Keadilan sesama manusia dibuang jauh-jauh.
Ketidakadilan yang hadir dan menjadi viral di media sosial seolah menegaskan keadilan memudar di bumi manusia. Sesuatu yang terus-menerus diperjuangkan seumur hidupnya yakni keadilan sesama manusia itu seolah nihil.
Apa yang bisa dipetik dari sepuluh tahun Pramoedya meninggalkan bangsa ini?
Menurut hemat saya, kebenaran dan keadilan kini tidak universal lagi. Kini, kebenaran dan keadilan punya versinya masing-masing. Keadilan dan kebenaran dipandang sepihak. Negara hingga setengah abad lebih pun dari peristiwa Gestapu masih gagap menuntaskan persolan 1965 yang mengemuka. Ada apa ini?
Membalas esais, jurnalis cum penyair terkemuka negeri Goenawan Mohamad, Pramoedya sebenarnya sudah mewanti-wanti untuk tidak berbasa-basi. Esai "Maaf" Goenawan yang sempat menjadi viral beberapa hari lalu itu menegaskan kegagapan negara terhadap korban 1965. Padahal, Pramoedya sudah menegaskan jawaban atas tulisan Goenawan Mohamad yang berjudul “Surat Terbuka untuk Pramoedya Ananta Toer” yang dimuat di Majalah Tempo 3-9 April 2000.
Pramoedya menegaskan yang dibutuhkan dalam menuntaskan kasus 1965 adalah tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Penderitaan korban 1965(kami, kata Pramoedya) adalah urusan negara. Konstitusi hingga kini tidak bertaji dihadapan para korban 1965. Sampai kapan hal ini akan diakhiri? Entahlah...
Penulis : Wandi Barboy Silaban (Jurnalis)
0 Response to "Usai Satu Dekade Pramoedya Ananta Toer"
Post a Comment