Rayuan Pulau Palsu dan Warning Untuk Pemerintah

“Kepada para nelayan, buruh, petani, para pedagang pasar, para pedagang asongan..........Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga 'Jalesveva Jayamahe', di laut justru kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali.”

 

Paragraf di atas adalah penggalan pidato Joko Widodo ketika pertama kali dilantik sebagai Presiden RI ke-7. usai dilantik bersama wakilnya, Jusuf Kalla, di di Ruang Sidang Paripurna I, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/10/2014), Joko Widodo mengingatkan bahwa sebagai bangsa, Indonesia punya martabat dan harga diri.

Guna mempertegas pidatonya tersebut, Joko Widodo atau Jokowi kembali mengulang pernyataannya tersebut kepada para jurnalis yang ada di Gedung DPR bahwa Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita.

Kini, setelah 569 hari atau 19 bulan (1 tahun 7 bulan) setelah menyampaikan pidato tersebut, dalam film dokumenter Rayuan Pulau Palsu produksi Watchdoc, cuplikan pidato Jokowi sebagaimana paragraf kedua di atas kembali diperdengarkan ulang, disaksikan oleh mereka yang dulu menaruh harap, percaya martabat dan harga diri bangsa diperjuangkan. Di depan para nelayan dan para buruh di kampung nelayan Muara Angke, tanggal 30 April 2016, pemerintah diingatkan (diperingatkan).

Randi Hernando, sutradara Watchdoc sebagaimana penulis kutip dari Viva.co.id, mengatakan film dokumenter ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada ketidakberesan dalam proyek reklamasi, yang mendapat restu dari pemerintah.

Warning terhadap pemerintah yang disampaikan oleh Watchdoc terkait soal reklamasi, soal laut, selat dan teluk, Rayuan Pulau Palsu sebenarnya bukanlah yang pertama. Ada beberapa film dokumenter lain yang mendahuluinya, salah satunya adalah Kala Benoa yang berdurasi kurang lebih hampir sama dengan Rayuan Pulau Palsu, bicara tentang penolakan reklamasi di Teluk Benoa, Bali.

Apa hasil? Entahlah, yang jelas reklamasi seolah menjadi jalan pintas berinvestasi di bibir pantai, kekayaan pemodal seolah tidak akan pernah cukup sebelum tuntas menyengsarakan dan menghancurkan kehidupan rakyat miskin. Dan, pemerintah seakan mata, telinga dan hatinya berhenti berfungsi.

Dandhy Dwi Laksono lewat film ini sedang berusaha mengingatkan tentang rayuan dan tipuan pulau-pulau palsu di antara timbunan-timbunan reklamasi di Teluk Jakarta, sebagaimana pula terjadi di Teluk Benoa- Bali, Teluk Makasar, Teluk Palu, Teluk Manado, Teluk Lampung, Teluk Balik Papan, Pantai Losari, Pantai Kenjer Surabaya, Pantai Marina Semarang dan teluk-teluk lain di Nusantara.

Film Rayuan Pulau Palsu ini adalah upaya menagih janji yang diteriakkan secara lantang untuk tidak memunggungi laut. Kita ingin jadi bangsa yang menyusun peradaban sendiri, bangsa yang kreatif, yang bisa mengembangkan peradaban global. Kita harus bekerja sekeras-kerasnya,bahu-membahu. Sebagai negara maritim, samudra, laut, selat dan teluk adalah masa peradaban kita.

Ada banyak alasan dijejalkan untuk urusan reklamasi ini, memperluas daratan, mencegah erosi, pembanguan water front city, hingga dalil ekonomi, bahwa sesungguhnya reklamasi ini akan berhasil mendatangkan manfaat ekonomis, manfaat ekonomis buat siapa? Jawabnya pasti, untuk pemodal dan penguasa, dan rakyat dininabobokan dengan remah-remahnya.

Dalam trailer film ini, jelas pesan yang ingin disampaikan oleh seorang nelayan, “muara itu jantungnya nelayan!” dalam bahasa lain mereka hendak menegaskan bahwa reklamasi jelas merusak lingkungan, menghancurkan ekosistem laut, meracuni ikan, dan nelayan.

Pemerintah tidak boleh hanya hadir dan mendatangi rakyat di saat mereka butuh suara dan dukungan, kemudian setelah terpilih menjadi penindas, sebagaimana pernyataan seorang ibu pada pembuka film ini.

Maka, sesungguhnya film ini, bukan hanya seruan perlawanan terhadap penguasa dan pemodal, tetapi juga upaya mencerdaskan, mendidik dan mengadvokasi hak-hak para nelayan, kelompok marginal dan seluruh rakyat untuk mengerti hak mereka kemudian memperjuangkannya.

Film Rayuan Pulau Palsu mengusik setiap nurani intelektual dan para pejuang kebenaran, betapa pentingnya ungkapan Jalesveva Jayamahe itu dijalankan dan dikerjakan, bukan hanya dikhotbahkan.

Pilihan sikap mendukung reklamasi dan menolak reklamasi, setelah menonton film Rayuan Pulau Palsu ini, akan menjadi pembeda antara penghamba (budak) kekuasaan dzalim dan pemilik modal dengan mereka yang merdeka, dan selalu berjuang menegakkan kedaulatan, harkat dan martabat bangsa.

 

 

Penulis : Rahmatul Ummah

Share this post